Loading

Pilkada Jakarta: Sentimen Politik dalam Demokrasi Indonesia (oleh: Linda Christanty)

Posted in Essay by Linda Christanty on 10/26/2018

Pernyataan pejabat negara yang mengandung prasangka terhadap pemeluk agama tertentu telah memicu reaksi publik secara masif dan luas menjelang pemilihan kepala daerah di Jakarta. 

PADA 6 Oktober 2016, Buni Yani, seorang dosen ilmu komunikasi di London School of Public Relations Jakarta menonton sebuah video di internet. Setelah itu dia merasa tidak nyaman, lalu memasang video itu di dinding Facebook-nya, meminta pendapat teman-temannya: “Apakah ini penistaan agama?”

Video itu merekam kunjungan gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang biasa dipanggil Ahok, ke Pulau Pramuka, pada 27 September 2016. Pulau ini terletak di Kepulauan Seribu, sebuah kabupaten di Jakarta. Ahok berbicara kepada penduduk pulau itu mengenai programnya untuk nelayan. Katanya, jika program itu sukses, maka para nelayan bisa naik haji atau minimal umroh. Dia menyatakan bahwa programnya masih akan berlanjut sampai bulan Oktober tahun berikutnya meskipun seandainya dia tidak terpilih lagi sebagai gubernur Jakarta. Katanya, dia meragukan orang-orang itu akan memilihnya kembali, dan dalam hati mereka tidak akan memilih dia, karena mereka “dibohongi pakai surat Al Maidah ayat 51”.

Al Maidah 51 adalah salah satu surat dalam Alquran yang melarang Muslim memilih Kristen dan Yahudi sebagai wali (pemimpin, penjaga) mereka selama di kalangan umat Islam masih ada orang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk dipilih sebagai pemimpin.

Ahok adalah seorang keturunan Tionghoa (hakka)-Kristen Protestan yang memutuskan untuk mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Jakarta. Tapi Ahok bukan satu-satunya keturunan Tionghoa dan bukan satu-satunya pemeluk Kristen Protestan yang pernah menjadi gubernur ataupun pejabat negara di Indonesia.

Pernyataan Ahok tentang surat Al Maidah ini menandai politisasi agama mulai digunakan politikus menjelang Pilkada Jakarta.

Pada 2012, Ahok dilantik menjadi wakil gubernur Jakarta dengan Joko Widodo sebagai gubernur. Ketika Joko Widodo mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia dan terpilih pada 2014, Ahok yang tadinya wakil gubernur dilantik menjadi gubernur Jakarta menurut hukum yang berlaku di Indonesia, tidak melalui sebuah pemilihan gubernur. Ahok tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang akan menggunakan ayat Al Maidah itu untuk melakukan pembohongan terhadap penduduk Pulau Pramuka agar tidak memilih dia sebagai gubernur atas dasar agama, tapi pernyataannya menunjukkan bahwa dia menganggap seluruh penduduk yang hadir saat itu adalah Muslim, atau dia mengarahkan pernyataannya secara khusus kepada warga Pulau Pramuka yang beragama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Pernyataannya, sebagai penjabat negara dan politikus, mengandung prasangka dan tendesius, karena terarah kepada komunitas dan agama tertentu, dan terkait langsung dengan pemilihan kepala daerah Jakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017.

Video di Facebook Buni menjadi viral seketika. Banyak orang di Facebook Buni mengatakan bahwa pernyataan Ahok telah melanggar undang undang pidana Indonesia tentang penodaan agama, yang berlaku untuk siapa pun yang “dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” Sementara itu polisi menyatakan Buni telah melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik. Dia dianggap menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pendukung Ahok kemudian menuduh Buni menghilangkan kata “pakai” dalam video itu dengan sengaja untuk mengubah makna pernyataan Ahok. Caci-maki antara pendukung Ahok dan pendukung Buni mengenai kata “pakai” yang hilang berlangsung selama berbulan-bulan, sedangkan faktanya kata itu tidak hilang atau tidak dihilangkan Buni dalam video. Saya sudah menonton video itu.

Video itu tidak hanya berdampak terhadap Ahok dan Buni, tapi membuat situasi politik Indonesia menjelang Pilkada Jakarta bergolak seperti kawah gunung berapi.

Protes terhadap Ahok di media sosial berkembang menjadi aksi massa. Pada 14 Oktober 2016, ribuan massa Front Pembela Islam dipimpin Habib Rizieq Shihab menuntut Ahok ditangkap atas dugaan penodaan agama. Pada 4 November 2016 jumlah massa yang protes terhadap ucapan Ahok membesar, termasuk melibatkan kelompok-kelompok massa dari dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka turun ke jalan-jalan Jakarta dan menuntut Ahok diproses secara hukum. Puncak aksi ini berlangsung pada 2 Desember 2016 yang diduga melibatkan paling sedikit tiga juta orang, dengan massa yang tersebar di sejumlah lokasi di Jakarta. Tapi tidak seorang pun dapat memastikan jumlah massa yang sebenarnya. Tuntutan massa itu hanya satu: tangkap Ahok.

Media mainstream, cetak maupun elektronik di Indonesia memberitakan seolah semua aksi itu digerakkan oleh Front Pembela Islam, dengan Habib Rizieq sebagai pemimpinnya. Front Pembela Islam sering disebut juga sebagai kelompok Islam radikal. Faktanya, Front Pembela Islam hanya salah satu kelompok massa yang terlibat aksi itu. Media turut memperkeruh keadaan.

Massa aksi berasal dari Jakarta dan kota-kota lain, bahkan dari luar Pulau Jawa. Di media sosial ada peserta aksi yang menyebut jumlah massa pada hari itu mencapai angka tujuh juta. Faktanya, tidak seorang pun dapat menjamin jumlah yang akurat. Andaikata benar jumlah massa protes itu tujuh juta, artinya mencapai lebih dari separuh penduduk Jakarta yang berjumlah 12, 5 juta jiwa.

Mengapa aksi massa sebesar ini bisa sampai terjadi? Apakah semata-mata digerakkan faktor “Islam” atau dampak dari politisasi agama?

Pengalaman-pengalaman saya selama melakukan reportase di wilayah konflik ataupun pasca konflik menunjukkan bahwa “sebuah ledakan” tidak pernah terjadi secara mendadak, melainkan puncak dari “letupan-letupan” sebelumnya.

Apa saja letupan-letupan yang terjadi selama ini?


Kasus-Kasus Ahok Sebelum Kasus Penodaan Agama

Bukan kali ini saja Ahok menjadi sasaran protes atau sumber kontroversi akibat ucapan-ucapannya maupun kasus-kasus hukumnya. Dia pernah menyatakan ingin membunuh demonstran yang anarkis. Dia pernah mengusulkan agar water cannon diisi bensin untuk menghadapi demonstran yang dituduhnya dibayar. Ucapan-ucapannya ini dimuat di media massa.

Dia pernah diperiksa untuk kasus penyalahgunaan uang dalam pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang berlokasi di Jakarta Barat. Badan Pemeriksa Keuangan membuktikan kerugian negara akibat transaksi itu sebesar Rp 191 milyar, tapi Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Ahok tidak menunjukkan tanda-tanda korupsi. Dua lembaga negara berseberangan pendapat dalam menanggapi kasusnya.

Ahok juga menyerahkan pelaksanaan dan pengawasan proyek reklamasi atau pembuatan 17 pulau buatan di kawasan Kepulauan Seribu kepada para pengusaha, sehingga Rizal Ramli, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman protes dan menyatakan “tidak boleh ada negara dalam negara melalui reklamasi”. Keesokan harinya, Rizal dipecat Presiden Joko Widodo dari jabatan menteri.

Proyek reklamasi itu membuat para aktivis lingkungan hidup protes, karena pembuatan pulau-pulau buatan telah mengubah arus laut dan aliran oksigen yang menyebabkan nasib ikan-ikan maupun biota laut lainnya terancam. Nelayan-nelayan juga terpaksa menghabiskan bahan bakar 10 kali lebih banyak dari sebelum pulau-pulau itu dibangun, sebagaimana yang diucapkan mereka dalam sebuah liputan televisi mengenai reklamasi, karena pulau-pulau tersebut telah menghalangi perahu-perahu nelayan langsung berlayar ke laut lepas. Proyek itu dianggap sebuah tindakan melanggar hukum yang makin memiskinkan kehidupan nelayan.

Di masa Ahok menjadi gubernur, pembangunan pulau-pulau buatan tersebut dilaksanakan tanpa izin zonasi dan pasti tidak memiliki izin mendirikan bangunan untuk pembangunan gedung di atasnya. Dengan demikian, sebuah anomali dan anakronisme terjadi di negara Indonesia, karena pemerintah justru berposisi sebagai berandalan dan pemberontak hukum terhadap negara.

Tindakan Ahok yang mendapat protes dari para aktivis masyarakat adalah penggusuran kampung-kampung di Jakarta.

Pada 25 Agustus 2016, Ahok memerintahkan penggusuran rumah-rumah penduduk Kampung Pulo. Tidak hanya di Kampung Pulo, penggusuran yang melibatkan ratusan polisi dan tentara juga terjadi di kelurahan Bukit Duri. Rumah-rumah penduduk Bukit Duri dihancurkan pada 28 September 2016, hanya dua hari sebelum Ahok berkunjung ke Pulau Pramuka. Penduduk Bukit Duri menuntut penggusuran itu dihentikan lewat jalur hukum. Mereka telah puluhan tahun tinggal di situ turun-temurun, juga memiliki akta jual beli yang membuktikan status hukum tanah tersebut sebagai milik mereka. Seorang bekas pastor, Ignatius Sandyawan Sumardi, membantu orang-orang Bukit Duri memperjuangkan hak tanah dan hak hidup mereka. Sandyawan aktif membela hak-hak petani, buruh dan kaum miskin di perkotaan sejak tahun 1980-an sampai sekarang. Dia juga salah seorang penggagas pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998, kerusuhan yang terjadi di Jakarta menjelang akhir kekuasaan presiden Soeharto. Masyarakat Bukit Duri menang di pengadilan, tapi Ahok tidak mempedulikan putusan pengadilan. Dia menyatakan proyek pemerintah itu akan tetap dilaksanakan. Sandyawan dituduh Ahok telah menghasut penduduk untuk melawan.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengungkapkan data bahwa sejak Ahok menjabat gubernur Jakarta dari tahun 2014 sampai 2016 telah terjadi 193 penggusuran dengan jumlah korban manusia sebanyak 25.533 jiwa atau 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha. Setelah kehilangan rumah dan mata pencaharian, sebagian dari mereka dipindahkan ke rumah susun dan harus membayar sewa tiap bulan. Berbagai kasus ini menunjukkan bahwa Ahok adalah representasi dari kekuasaan atau penguasa yang sewenang-wenang, dengan rakyat yang berada di sisi berseberangan.

 

Minoritas dan Kekuasaan

Sebagian pendukung Ahok menyatakan bahwa aksi protes terhadap tindakan Ahok adalah aksi anti minoritas Cina atau Tionghoa. Kata ‘Cina’ diganti kata ‘Tionghoa’ secara resmi di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden No.12 Tahun 2014. Tapi pendefinisian “minoritas” terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai sekarang ini. Orang Indonesia sepakat bahwa suku-suku pedalaman adalah minoritas. Dari segi populasi, akses pendidikan, tingkat ekonomi, kepercayaan (agama suku/leluhur), dan keterwakilan dan akses politik, suku-suku pedalaman adalah minoritas. Dari letak geografi bermukimnya yang sangat terpencil, mereka ini adalah minoritas.

Hubungan orang-orang Tionghoa dan bangsa-bangsa bumiputra di Nusantara telah berlangsung sejak lama. Ada cerita yang menyenangkan, tapi ada juga cerita muram di masa lalu. Penyebab Perang Jawa, yang merupakan perang terbesar di masa kolonial Belanda (1825-1830), sering disebut Cino Londo atau Cina dan Belanda. Perang ini menyebabkan korban jiwa terbanyak dalam sejarah perang di Nusantara (pra Indonesia), yaitu mencapai 300 ribu jiwa dari hampir 2 juta jiwa penduduk Yogyakarta dan sekitarnya waktu itu. Salah satu faktor pencetusnya adalah tindakan walikota Yogyakarta, Tan Djin Sing, seorang keturunan Cina. Dia telah menetapkan berbagai peraturan yang merugikan rakyat bumiputra dan menyinggung perasaan orang Jawa. Kekuasaan Tan Djin Sing didukung oleh kolonial Belanda dan terpaksa didukung oleh Sultan Yogyakarta di masa itu. Pangeran Diponegoro kemudian memimpin perlawanan rakyat bumiputra dalam Perang Jawa dengan mengusung nilai-nilai Islam. Pasukannya berpakaian putih-putih, yang kebetulan menjadi warna pakaian mayoritas massa protes terhadap Ahok.

Berdasarkan dokumen-dokumen sejarah, masa revolusi kemerdekaan Indonesia di sejumlah daerah tidak hanya diwarnai perang melawan Belanda dan sekutunya Amerika Serikat dan Inggris, tapi juga melawan milisi-milisi orang Cina yang ingin mendirikan negara sendiri, yang didukung oleh kekuatan asing.

Sepanjang sejarah Orde Baru sampai sebelum kejatuhan presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, banyak pengusaha keturunan Tionghoa yang memperoleh keistimewaan dalam berbagai hal. Mereka menguasai perekonomian Indonesia dan sangat memengaruhi kebijakan pemerintah sipil maupun militer. Di masa rezim Soeharto, para pengusaha ini telah bersinonim dengan kekuasaan dan praktik korupsi. Mereka dijuluki cukong. Menjelang akhir kekuasaan rezim Soeharto, kemarahan kaum miskin perkotaan di Jakarta terhadap pemerintah Orde Baru sangat mudah beralih ke berbagai isu anti etnis Tionghoa. Akibatnya konflik vertikal (rakyat versus kekuasaan) berubah menjadi konflik horizontal (rakyat versus rakyat) di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Dampaknya mengerikan.

Menjelang akhir kekuasaan rezim Soeharto pada Mei 1998 terjadi kerusuhan yang menyebabkan pengrusakan besar-besaran terhadap toko-toko dan tempat-tempat bisnis orang-orang keturunan Tionghoa. Perempuan-perempuan keturunan Tionghoa diperkosa. Orang-orang yang tidak bersalah turut menjadi korban akibat ulah sekelompok kroni kekuasaan itu.

Ketika Ahok menjabat sebagai gubernur Jakarta, sebagian besar orang di Indonesia menyambut gembira dan penuh harapan untuk menandai sebuah era baru dalam sejarah Indonesia setelah Reformasi. Tapi berbagai kasus yang terjadi selama dia memerintah membuktikan bahwa tindakan maupun ucapannya telah memprovokasi sejumlah sentimen kolektif yang bersumber dari masa lalu. Reklamasi atau pembuatan 17 pulau buatan di Kepulauan Seribu yang dimulai pelaksanaannya saat dia menjabat gubernur dianggap tindakan yang membela kepentingan para pengusaha yang menguntungkan kelompok ini dengan cara menginjak hukum, mengingatkan rakyat kepada perilaku penguasa Orde Baru.

 

Pertarungan Antar Oligarki

Ahok dicalonkan sebagai gubernur Jakarta oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarno, presiden ke-5 Indonesia dan putri sulung presiden pertama Indonesia Soekarno. Dulu Megawati mencalonkan dan mendukung Joko Widodo menjadi presiden Indonesia pada 2014. Selain Ahok, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono juga mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta.

Anies Baswedan pernah menjabat menteri pendidikan dalam kabinet Joko Widodo. Kakeknya, Abdurrahman Baswedan, adalah intelektual keturunan Arab dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Anies diberhentikan oleh Joko Widodo setelah 20 bulan menjabat sebagai menteri pendidikan.

Pencalonan Anies terutama didukung oleh Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto Djojohadikusumo, mantan Komandan Pasukan Khusus Indonesia dan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat-Tentara Nasional Indonesia di masa presiden Soeharto. Prabowo diberhentikan dari jabatannya dalam militer Indonesia, karena dianggap bertanggung jawab terhadap tindakan sejumlah anggota Pasukan Khusus Indonesia yang menculik sejumlah aktivis menjelang akhir kekuasaan presiden Soeharto.

Ketika pemilihan presiden di Indonesia pada 2014, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dan dia berhadap-hadapan dengan calon lainnya, Joko Widodo. Dia kalah. Prabowo lahir dalam salah satu keluarga elite di Indonesia. Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, adalah salah seorang ekonom terkemuka Indonesia dan anggota Partai Sosialis Indonesia. Kakeknya adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. Dia juga pernah menikah dengan Titiek Soeharto, salah seorang putri presiden ke-2 Indonesia Soeharto.

Saingan Ahok dan Anies Baswedan adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Dia perwira Angkatan Darat yang meninggalkan dunia militer untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Agus adalah putra sulung dari presiden ke-6 Indonesia SBY. Banyak orang menganggap pencalonan Agus sangat erat hubungannya dengan ambisi politik ayahnya.

Ketika protes terhadap Ahok yang terkait isu penodaan agama makin meluas, Sudi Silalahi mengadakan konferensi pers di Jakarta. Dia pernah menjabat menteri sekretaris negara di masa SBY. Dia menyatakan bahwa naskah salinan hasil penyelidikan kematian Munir Said Thalib akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk penyelidikan lebih lanjut dan agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi dalam proses penyelidikan itu.

Munir adalah aktivis hak asasi manusia yang dibunuh di masa pemerintahan Megawati Soekarno. Sebuah pembunuhan terencana. Pernyataan Silalahi menyudutkan Megawati Soekarno, yang mendukung pencalonan Ahok sebagai gubernur Jakarta. Di masa rezim Megawati Soekarno, cara-cara pembunuhan digunakan negara untuk membungkam para pejuang sipil. Dortheys Hiyo Eluay atau Theys Eluay, tokoh bangsa Papua yang paling karismatik setelah Perpera (Penentuan Pendapat Rakyat pada 1962), dibunuh di masa rezim ini.

Tak berapa lama di media sosial pun beredar isu SBY telah mendanai massa yang memprotes ucapan Ahok dengan uang tunai sejumlah Rp 9 Triliun. Meski SBY membantah, sebagian orang yang belum pernah melihat uang sebanyak Rp 9 Triliun memercayai isu ini.

SBY belum dibiarkan tenang. Presiden Joko Widodo kemudian mengundang Antasari Azhar, bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ke istana. Di masa SBY menjabat presiden, Antasari dituduh membunuh seorang pengusaha. Pengadilan mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan Antasari tidak bersalah. Sebelum itu, Antasari telah menjebloskan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, ke penjara. Pohan terbukti korupsi. Pohan adalah ayah mertua Agus Harimurti Yudhoyono, besan SBY. Tak urung banyak orang yang mengaitkan undangan Presiden Joko Widodo kepada Antasari dengan Pilkada Jakarta. Sehari sebelum hari pencoblosan, Antasari melaporkan SBY ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan peristiwa ini disiarkan berbagai media. Dia menyatakan SBY merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap rekayasa kasus pembunuhan yang dituduhkan kepadanya.

Di masa itu Presiden Joko Widodo juga tiba-tiba mengunjungi Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan peristiwa ini disiarkan di televisi. Maknanya bagi publik ada dua: 1. Prabowo dianggap sebagai tokoh nasional yang paling mampu membantu presiden menghadapi masalah negara. 2. Prabowo dianggap salah seorang yang berada di balik rencana aksi protes terhadap Ahok.

Pilkada Jakarta akhirnya tidak lagi dapat dilihat semata-mata persaingan antara Ahok, Anies dan Agus, melainkan pertarungan untuk kekuasaan antara Megawati Soekarno, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan SBY.

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla Difitnah Membakar Gereja 

Puncak dari kegaduhan politik di Indonesia akibat kasus Ahok adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla difitnah pernah membakar gereja oleh sebagian pendukung Ahok. Fitnah ini tersebar dan beredar di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Akibat fitnah itu sejumlah orang berdemonstrasi dan mengecam Kalla saat dia berpidato di University of Oxford di London. Dalam pidatonya, Kalla mengatakan bahwa Indonesia bukan sebuah negara Islam, tapi sebuah negara demokrasi.

Fitnah yang beredar di media sosial tersebut muncul setelah Kalla ikut merestui pencalonan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta. Sylvester Matutina, seorang pendukung Ahok, bahkan berpidato di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan menuduh Jusuf Kalla telah menggunakan agama dan masjid untuk memenangkan Anies. Keluarga Kalla tidak menerima tuduhan Matutina, lalu menuntut Matutina secara hukum atas ucapan dan tindakannya itu. Tidak hanya Matutina yang bereaksi terhadap pilihan Kalla. Kekalahan Ahok dalam Pilkada Jakarta kelak membuat Adian Napitupulu, seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kecewa dan menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat sejumlah nama menteri yang berpotensi mengkhianati Presiden Joko Widodo. Sebagaimana dikutip sejumlah media, dia juga mengatakan, “Kalau kemudian misalnya Wakil Presiden juga mau mencoba-coba, kita akan catat namanya.”

Sejumlah aktivis dan pengusaha yang terhimpun dalam beberapa organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam, relawan Jokowi - JK, dan Kamar Dagang Industri Sulawesi Selatan, berinisiatif melaporkan Matutina dan Napitupulu ke polisi, karena menganggap ucapan mereka telah menyudutkan Kalla.

Setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla difitnah membakar gereja, Anies Baswedan dituduh mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras. Salah satu pendukung Anies dalam Pilkada Jakarta adalah Front Pembela Islam yang dipimpin Habib Rizieq Shihab. Pendukung Anies menyatakan bahwa didukung Front Pembela Islam itu berbeda artinya dengan mendukung Front Pembela Islam. Setelah perdebatan mengenai ada atau tidaknya kata “pakai” dalam video yang merekam kunjungan Ahok di Pulau Pramuka, kata “didukung” dan “mendukung” menjadi sasaran perdebatan berikutnya.

 

Nilai-Nilai Islam, Bukan Negara Islam

Sebagian orang cemas bahwa kekuatan massa protes terhadap Ahok sebagai pejabat negara telah mengawali sebuah babak baru kebangkitan kekuatan Islam di Indonesia dan berujung pada pembentukan sebuah negara Islam. Kalau sebatas ide, sebagian besar orang Islam di Indonesia mungkin bercita-cita mendirikan negara Islam seperti Uni Emirat Arab yang makmur dan sejahtera. Tapi hal itu sukar terwujud sampai sekarang. Lagipula kekuatan politik kelompok Islam terpecah-pecah. Kelompok Islam moderat yang mayoritas telah memenangkan pertarungan itu sejak kemerdekaan Indonesia sampai sekarang.

Kemenangan Islam moderat telah dimulai sejak pendirian Republik Indonesia ketika para pendiri negara Indonesia ingin menetapkan pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar 1945. Pada rancangan awalnya tercantum kalimat “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Tapi setelah mereka bermufakat, kalimat itu dihilangkan.

Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang pluralistik, juga sebuah negara di Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh agama-agama (tidak hanya Islam) dan budaya-budaya yang ada di Timur maupun di Barat. Tidak hanya Indonesia sebagai negara yang dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan berbagai budaya dalam kehidupannya.

Amerika Serikat, misalnya adalah negara demokrasi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat dan Kristen Protestan, yang dulu dibawa oleh para imigran yang menghindari perang agama dan konflik politik di benua Eropa. Kerajaan Inggris tidak bisa dipungkiri telah dijiwai nilai-nilai Anglikan. Perancis dijiwai nilai-nilai Katolik. Rusia dijiwai nilai-nilai Kristen Ortodoks. India dijiwai nilai-nilai Hindu. Thailand, negara tetangga kita, dijiwai nilai-nilai Buddha. Tapi semua negara ini bukan negara teokrasi. Meskipun begitu, sebagian orang Amerika membantah bahwa nilai-nilai Kristen Protestan telah menjadi acuan presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Amerika Serikat di Tel Aviv ke Jerusalem. Pemerintah negara itu ingin menjunjung tinggi hukum, tapi di lain pihak membela pendudukan Israel terhadap Palestina habis-habisan, melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Sebagian pendukung Ahok khawatir akan terjadi konflik antaragama di Indonesia karena kasus penodaan agama yang melibatkan Ahok. Tapi konflik bernuansa agama di Indonesia tidak pernah terjadi semata-mata akibat kebencian di antara para pemeluk agama yang berbeda. Fakta-fakta menunjukkan bahwa konflik dalam masyarakat di Indonesia terjadi akibat aparat hukum tidak bertindak cepat, benar dan adil dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kelambanan dan pembiaran yang dilakukan aparat hukum membuat kasus pidana atau perdata menjadi konflik yang meluas, baik isu maupun pihak yang terlibat.

Pertengkaran sopir angkutan umum dan preman di Ambon, Maluku, misalnya, memicu konflik antar agama pada 1999 yang merembet hingga ke Maluku Utara dan memusnahkan lebih dari 2.083 jiwa dan tak terhitung rumah yang dibakar. Perkelahian preman di Poso, Sulawesi yang dibiarkan oleh polisi telah berkembang menjadi konflik antar agama pada tahun 2000 dan akhirnya dikaitkan dengan terorisme. Sampai sekarang polisi belum berhasil menangkap 9 orang yang dituduh sebagai teroris di Poso.

 

Sebab-Sebab Kekalahan Ahok

Ahok kalah dalam Pilkada Jakarta putaran kedua yang berlangsung pada 19 April 2017. Hasil akhir real count dari Komisi Pemilihan Umum menunjukkan Ahok meraih 42,05% suara dan Anies Baswedan meraih 57,95% suara. Anies terpilih sebagai gubernur Jakarta secara demokratis.

Apa penyebab kekalahan Ahok?

“Orang tidak memilih dia bukan hanya berdasarkan kerjanya. Orang juga memilih berdasarkan karakter calon. Ketika orang menilai karakter, orang kembali kepada nilai. Sumber nilai itu dari mana? Antara lain dari agama. Kalau orang Jawa barangkali sumber nilainya antara lain dari tulisan Ronggowarsito atau ajaran Hamengkubuwono. Kaum Liberal akan memilih berdasarkan nilai-nilai dari falsafah Liberal. Orang-orang kiri akan menilai berdasarkan falsafah Marxisme. Itu sah sah saja.” ujar Marco Kusumawijaya kepada saya pada awal tahun 2017. Marco adalah arsitek, aktivis perkotaan dan pendiri pusat studi urban RUJAK.

Meskipun seorang keturunan Tionghoa dan beragama Katolik, Marco tidak memilih Ahok sebagai gubernur. Katanya, “Saya tidak memilih dia bukan karena hal baik yang dia perbuat, tapi hal buruk yang dia perbuat. Kalau saya menggunakan nilai agama Katolik saya sebagai ukuran, karakter dia cacat. Ahok menggusur kampung-kampung. Paus Francis mengajarkan kami jangan menggusur orang. Saya mematuhi ajaran Paus.”

Dalam sebuah wawancara tahun lalu, Natalius Pigai yang masih menjabat sebagai komisioner Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia mengemukakan tiga hal yang menyebabkan kekalahan Ahok kepada saya, “Pertama, karena kekerasan verbal yang dilakukannya. Kedua, penggusuran. Ketiga, dia dekat dengan kelompok korporat dan mafia. Dia tidak meninggalkan warisan yang positif.” Natalius seorang Papua dan memeluk Katolik.

Hasil survei yang diumumkan sejumlah lembaga survei di Jakarta pasca Pilkada menunjukkan fakta yang menarik. Hanya sekitar 20% pemilih Ahok maupun pemilih Anies yang memilih gubernur berdasarkan agama. Sekitar 80% pemilih telah menentukan pilihan mereka berdasarkan alasan-alasan lain. Kekalahan Ahok dalam Pilkada Jakarta diiringi dengan kekalahannya di pengadilan. Setelah dinyatakan sebagai tersangka kasus penodaan agama, Ahok divonis bersalah pada 9 Mei 2017. Dia dihukum dua tahun penjara dan menerima keputusan hakim.***




Linda Christanty is an author and journalist. Her writing has been recognized by various awards including the national literary award in Indonesia (Khatulistiwa Literary Award 2004 and 2010), award from the Language Center of the Ministry of National Education (2010 and 2013), and The Best Short Stories version by Kompas daily (1989). Her essay "Militarism and Violence in East Timor" won a Human Rights Award for Best Essay in 1998. She has also written script for plays on conflict, disaster and peace transformation in Aceh. It was performed in the World P.E.N Forum (P.E.N Japan and P.E.N International Forum) in Tokyo, Japan (2008). She received the Southeast Asian writers award, S.E.A Write Award, in 2013.

My New Book

Schreib Ja Nicht, Dass Wir Terroristen Sind!

Schreib Ja Nicht, Dass Wir Terroristen Sind!
Penerbit : Horlemann Verlag (2015)

My New Book

Seekor Burung Kecil Biru di Naha

Seekor Burung Kecil Biru di Naha
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia (2015)

Klik disini untuk melihat review buku Seekor Burung Kecil Biru di Naha

Latest Updates