Loading

KASUS PENCULIKAN DAN PENAHANAN TUBAGUS BUDHI FIRBANY ALIAS BUDI TIKAL ALIAS PANGLIMA, PEMBELA NELAYAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Posted in Notes by Linda Christanty on 08/22/2017

Kasus pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oknum Kapolres Bangka dengan menculik dan menahan pembela nelayan dan lingkungan hidup Budi Tikal diduga bertujuan membekingi para penambang timah ilegal di Pulau Bangka. Para penambang ilegal dan oknum kepolisian di pulau timah itu masih melakukan intimidasi dan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat nelayan Bugis, Buton dan Melayu.

Tubagus Budhi Firbany alias Budi Tikal alias Budi alias Panglima adalah penasihat hukum yang telah menangani ratusan kasus hukum untuk membantu masyarakat kecil dan nelayan di Pulau Bangka dan berbagai tempat di Indonesia secara suka rela, yang menempuh segala risiko dan tekanan. Budhi dilantik sebagai panglima adat budaya Bugis dan Melayu di masa Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, sehingga “Panglima” menjadi nama keduanya.

Pada 3 Agustus 2017, Budhi diyakini diculik oleh sepasukan oknum polisi bersenjata saat dia keluar dari kantor Polsek Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Dia berada di kantor Polsek Sukasari, Bandung, karena tengah memberikan keterangan sebagai korban pengeroyokan dan penganiayaan (pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP). Salah seorang oknum mengaku sebagai kepala unit Buser dari Polres Bangka dan seorang oknum lagi mengaku sebagai penyidik perkara Kanit Resum dari Polres Bangka, yang membawa sepucuk surat dan satu-satunya surat, yaitu surat perintah membawa saksi dari oknum Kapolres Bangka saat ini.

Dalam surat perintah membawa saksi itu Budhi juga ditetapkan sebagai tersangka kejahatan berdasarkan sejumlah pasal KUHP dan undang-undang, yaitu Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Ayat 1 yang antara lain berkenaan dengan memimpin dan mengorganisasi pemberontakan bersenjata terhadap negara Republik Indonesia dan separatisme, pasal 156 KUHP tentang melawan negara dan pemerintahan yang sah, pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014, dan pasal 55 KUHP dengan tuduhan menyuruh melakukan kejahatan.

Tindakan sepasukan oknum polisi dari Polres Bangka ini ternyata terkait dengan peristiwa pada 15 Januari 2015 di kawasan industri Jelitik, Pulau Bangka. Ketika itu Budhi, masyarakat nelayan dan aparat keamanan TNI Angkatan Laut bersama-sama melakukan kewajiban hukum setiap warga negara RI untuk mengurungkan tindak pidana penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh ratusan orang di kawasan industri tersebut, di gudang PT. Pulomas. Selain Ketua Umum Forum Bersama Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nelayan di wilayah Polda Bangka Belitung, Budi adalah penasihat hukum PT. Pulomas.

Pengurungan tindak pidana penambangan timah ilegal ini telah terjadi berulang kali dan dilaksanakan bersama aparat keamanan negara, tetapi penambang timah ilegal tetap melakukan penambangan ilegal. 

Para penambang timah ilegal beraksi di gudang PT. Pulomas, karena PT. Pulomas membuka muara yang ada di depan gudang untuk membuat 7.000-an kapal nelayan yang mayoritas suku Bugis bisa masuk dan melaut. Tiba-tiba Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai Erliyanto melarang muara dibuka tanpa alasan. Dia bahkan sempat menutup muara selama sebulan, sehingga kapal-kapal nelayan tidak bisa melaut dan nelayan-nelayan tidak berpenghasilan. Belum puas dengan itu, dia lantas mengerahkan para penambang ilegal untuk melakukan penambangan timah ilegal di gudang PT. Pulomas dan para penambang timah ilegal ini mengusir nelayan-nelayan yang hendak melaut selama lima hari berturut-turut.

Kasus ini ditindak oleh Kapolri Jenderal Sutarman, sehingga Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai Erliyanto langsung diperiksa oleh Irwasda dan Propam. Di tengah proses pemeriksaannya Kapolres Bangka justru membalas dengan mengatur laporannya berdasarkan kesaksian para penambang timah ilegal dan melakukan proses hukum secepat kilat atas dasar laporan mereka.

Bukti bahwa perkara ini direkayasa adalah pada 15 Januari 2015 oknum Kasat Intel Polres Bangka membuat pernyataan di media lokal bahwa dirinya berada di lokasi kejadian dan berjasa mencegah bentrokan antara ratusan penambang melawan aparat keamanan TNI Angkatan Laut yang membantu pihak keamanan PT. Pulomas dan masyarakat nelayan. Padahal oknum yang bersangkutan tidak berada di lokasi. Peristiwa itu juga bukan bentrokan, melainkan aksi ratusan penambang timah ilegal menyerang aparat negara dan masyarakat.

Pada 17 Januari 2015 sepasukan oknum polisi bersenjata api dengan peluru tajam mengobrak-abrik bandara Depati Amir, Pangkalpinang. Mereka merusak dan merampas CCTV di ruang VVIP, mencari Budhi. Petugas kepolisian dari Polda Bangka Belitung, petugas keamanan bandara, petugas Angkasa Pura, dan petugas protokol Bangka Belitung yang berada di bandara menghalangi mereka, karena pasukan ini tidak memiliki surat perintah penahanan dan penangkapan orang.

Kapolri Badrodin Haiti mengambil tindakan. Kapolres Bangka I Bagus Rai Erliyanto dimutasikan ke Maluku.

Lebih dari dua tahun berlalu sejak kasus itu, intimidasi dan ancaman terhadap masyarakat nelayan belum berhenti, baik dari oknum kepolisian maupun penambang timah ilegal. Budhi dinyatakan berstatus DPO oleh oknum polisi, sedangkan berdasarkan informasi dari Mabes Polri, dia bukan DPO.

Tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum tidak hanya dilakukan Kapolres Bangka I Bagus Rai Erliyanto, tapi dilanjutkan oleh oknum Kapolres Bangka yang menjadi penggantinya dengan memerintahkan penculikan dan penahanan Budhi untuk kasus yang sama dengan dugaan oknum ini bertujuan membekingi penambangan ilegal. Budhi juga dituduh melarikan diri, meski dia bukan saksi ataupun tersangka kasus hukum saat meninggalkan Bangka. Sebaliknya, penambang ilegal yang tindakannya merugikan negara dan terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda minimal Rp 20 Milyar tidak pernah ditindak. Hasil penambangan ilegal itu bahkan dibawa ke tempat penampungan milik kartel timah dengan pengawalan oknum aparat kepolisian.

Pada 7 Agustus 2017 Budhi di-BAP sebagai saksi dan tersangka oleh oknum polisi Polres Bangka. Tapi oknum yang bersangkutan tidak bersedia memperlihatkan isi BAP sampai hari ini. Dua minggu Budhi hilang dan sekarang mendekam di tahanan Polres Bangka.

Kasus ini juga membuktikan bahwa dua Kapolri berturut-turut telah menindak Kapolres Bangka yang dulu AKBP I Bagus Rai Erliyanto , tetapi Budhi tetap saja diculik dan diperlakukan sewenang-wenang di masa penggantinya, yaitu oknum Kapolres Bangka saat ini.

Kasus Budhi ini pun menunjukkan sebuah konfrontasi oknum Kapolres Bangka melawan Kapolri dan hukum serta undang-undang negara Indonesia. Mengingat keganjilan kasus ini dan penyalahgunaan hukum yang dilakukan oknum aparat yang terlibat, maka kasus ini harus ini dibatalkan demi hukum. Budhi harus dibebaskan tanpa syarat.




Linda Christanty is an author and journalist. Her writing has been recognized by various awards including the national literary award in Indonesia (Khatulistiwa Literary Award 2004 and 2010), award from the Language Center of the Ministry of National Education (2010 and 2013), and The Best Short Stories version by Kompas daily (1989). Her essay "Militarism and Violence in East Timor" won a Human Rights Award for Best Essay in 1998. She has also written script for plays on conflict, disaster and peace transformation in Aceh. It was performed in the World P.E.N Forum (P.E.N Japan and P.E.N International Forum) in Tokyo, Japan (2008). She received the Southeast Asian writers award, S.E.A Write Award, in 2013.

My New Book

Schreib Ja Nicht, Dass Wir Terroristen Sind!

Schreib Ja Nicht, Dass Wir Terroristen Sind!
Penerbit : Horlemann Verlag (2015)

My New Book

Seekor Burung Kecil Biru di Naha

Seekor Burung Kecil Biru di Naha
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia (2015)

Klik disini untuk melihat review buku Seekor Burung Kecil Biru di Naha

Latest Updates