Loading

Berdamai dari Bawah* (oleh: Linda Christanty)

Posted in Journalism by Linda Christanty on 02/26/2015

Kehidupan perempuan Aceh pascaperdamaian dan sejarah berdirinya Museum HAM (Hak Asasi Manusia) pertama di Asia Tenggara.

SUATU hari di tahun 1998, Khatijah binti Amin melihat air laut berwarna merah. Barangkali itu hanya pengaruh ganggang atau pantulan cahaya matahari sore. Tetapi dalam keadaan tertekan, dia tidak sempat memikirkan hal semacam itu. Rumah tahanan tempat dia disekap berada dekat laut. Dia merasa hidupnya tak lama lagi. Laut sewarna darah itu dianggapnya pertanda maut. Jarang sekali ada tahanan yang keluar dalam keadaan hidup dari kekejaman penyiksaan di Rancung, Pidie.

Khatijah ternyata dikaruniai umur panjang. Satu setengah bulan kemudian dia dibebaskan. Setelah itu dia ditangkap lagi dan ditahan di Rumoh Geudong, di Teupin Raya. Dia mengalami kekerasan fisik selama di situ, dipukuli dengan tongkat kayu. Dia juga menyaksikan orang-orang disiksa lebih hebat dibanding dirinya. Dia menganggap penderitaannya belum seberapa dibanding mereka. “Di sana saya mengaji terus. Tamat Alquran dalam 15 hari,” kenang Khatijah. Temannya diperkosa. 

Suami Khatijah, Tengku Harun alias Abu Muslimin, adalah salah satu anggota pasukan pertama Hasan Tiro, sang pencetus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada 4 Desember 1976, Tiro mendeklarasikan perang terhadap negara Indonesia untuk kemerdekaan Aceh. Indonesia membalas deklarasi itu dengan mengirim pasukan bersenjata ke Aceh.Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadikan Khatijah sebagai sasaran karena mereka tidak berhasil menangkap Tengku Harun.

Tidak kali itu saja Khatijah jadi saksi sejarah kekerasan di Aceh. Ketika masih kanak-kanak, dia melihat rumah ulee balang atau bangsawan Aceh dibakar. Para ulee balang dan keluarga mereka dibunuh, begitu pula orang-orang yang dianggap dekat dengan mereka.

“Imam masjid kampung juga dibunuh karena dekat dengan Ampon Puteh,” katanya, dalam bahasa Aceh. Ampon Puteh atau Tengku Puteh adalah ulee balang terkenal di kampungnya. “Dia berkuasa,” lanjut Khatijah.

Ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA memimpin gerakan berdarah itu dan bertekad mengakhiri kekuasaan ulee balang yang mereka anggap kaki tangan penjajah kolonial Belanda waktu itu. PUSA mendukung negara Indonesia. Revolusi sosial ini berlangsung pada 1946 dan dinamai Perang Cumbok atau Perang Ulee Balang.

Pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia. Suami dan tiga anak laki-laki Khatijah yang ikut GAM pun kembali ke rumah. Namun, Khatijah belum dapat menghilangkan rasa marahnya terhadap orang-orang yang menyiksanya dulu.

“Hati saya masih merah. Sesadis itu mereka lakukan, bagaimana mereka aniaya saya, begitulah Allah membalasnya,” katanya. Dia merasa tidak mungkin menuntut hukuman bagi mereka di dunia ini, sehingga dia menyerahkan pengadilan itu kepada Tuhan. Beberapa orang yang pernah menyiksanya bahkan sudah meninggal dunia.

Usianya kini sekitar 73 tahun. Dia duduk di tikar pandan, di ruang tamu rumahnya di Teupin Raya. Tidak ada perabotan apa pun di ruang itu, kecuali sehelai tikar yang digelar untuk tamu yang datang. Khatijah berjilbab hitam, mengenakan setelan blus lengan pendek dan kain sarung sore itu, 2 Agustus 2011.

Selama ditahan juga memberinya pengetahuan lain tentang konflik. “Cuak (mata-mata) yang terdiri dari orang Aceh sendiri sering lebih kejam dari tentara Indonesia,” katanya. Salah seorang dari mereka bahkan saudara sepupu Khatijah sendiri. “Pudin namanya. Dulu dia ikut GAM, ditangkap (TNI) lalu jadi cuak,” tuturnya. Salah seorang cuak legendaris di Teupin Raya bernama Raja. “Dia membunuh ayahnya sendiri di Rumoh Geudong,” lanjutnya.

Dia tidak yakin perdamaian di Aceh akan kekal. “Damai itu sementara. Damai itu untuk menghindari ribut-ribut. Kalau sudah merdeka Aceh, barulah kita benar-benar damai,” ujar Khatijah.

 

RUMOH Geudong berada di desa Billie Aron, Teupin Raya, terkenal sebagai tempat penyekapan dan penyiksaan di masa Aceh berstatus Daerah Operasi Militer atau DOM. Rumah tersebut menjadi pos komando Pasukan Khusus sejak 1990 sampai 1998. Sekarang hanya fondasi dan cabikan tembok betonnya yang tersisa. Pada Agustus 1998, sejumlah orang tiba-tiba membakar rumah itu. Bukti-bukti kejahatan pun hilang. Rumput dan semak tumbuh subur di halaman, dengan sejumlah pohon yang masih tegak di sana-sini.

“Saya juga biasa dipanggil Kak Baek,” kata Nurhaida, saat mengenalkan diri di halaman rumahnya yang bersebelahan dengan Rumoh Geudong.

Sorot matanya hangat. Gigi-gigi yang kurang rapi dan rusak sebagian tampak jelas saat mulutnya berkali-kali terbuka. Nurhaida bercerita sambil tertawa, meski isi ceritanya bukan hal-hal lucu. Dia mengenakan setelan jilbab dan daster batik berlengan pendek.

Sore itu Nurhaida tengah menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Ketiga anak laki-lakinya akan berbuka puasa bersamanya. Dua orang sudah berumah tangga, juga membawa serta istri dan anak mereka. Rumah Nurhaida bergaya panggung, terbuat dari kayu. Di lantai bawah ada satu ruang yang biasa digunakan untuk menerima tamu. Tak ada meja kursi di situ, kecuali sehelai tikar yang sudah tipis dan usang, sementara di salah satu pojok teronggok setumpuk baju cucu Nurhaida yang kelihatan bekas dipakai. Ibunda Nurhaida yang sudah berusia 84 tahun berbaring di ruang 2 x 3 meter persegi itu, beralas tikar. Dia kelihatan sehat dan tidak pikun. Ketika Nurhaida lupa tahun kelahiran almarhum suaminya, dia bertanya dalam bahasa Aceh pada sang Ibu, “Mak, tahun berapa Abang lahir?” Ibunya menjawab cepat, “Tahun 1954.”

“Suami saya meninggal karena sakit. Sakitnya tidak jelas. Selama setahun. Tiga hari di rumah sakit langsung meninggal. Dokter juga tidak tahu apa penyakitnya. Tapi menurut saya dia stres, karena mendengar teriakan orang-orang yang disiksa setiap hari dan melihat orang-orang dipukul atau disiksa di halaman (Rumoh Geudong). Abang lebih nggak tahan mendengar dan melihat semacam itu dibanding saya,” tutur Nurhaida, dalam bahasa Aceh.

Di halaman Rumoh Geudong, dia pernah melihat orang ditelanjangi dan diikat di pohon pisang dengan kepala ditutupi plastik selama berhari-hari. “Laki-laki. Akhirnya orang itu meninggal,” katanya, lalu tercenung.

“Teriakan kesakitan dan minta tolong itu terdengar setiap hari mulai jam sembilan malam sampai jam tiga pagi. Di tahun 1998, penyiksaan terjadi setiap hari, lebih dari masa sebelumnya,” tukas Sanusi, salah seorang anaknya, yang mendengar percakapan kami.

“Sedih melihat manusia diperlakukan seperti itu. Rasanya ingin menolong, tapi nanti nyawa kita terancam. Mendiamkan, tapi hati rasanya sedih sekali, sangat sedih. Teganya manusia berbuat begitu pada sesama,” kata Sanusi, lirih.

Menurut Sanusi, para penyiksa yang kejam justru orang-orang Aceh sendiri. Dia menyebut nama salah satu penyiksa, Raja.

“Rok saya sampai begini,” kata Nurhaida, memperagakan roknya yang melorot di masa itu.

“Kenapa?” tanya saya, cemas.

“Kurus!” tukas Sanusi.

“Ya, gara-gara itu saya kurus,” kata Nurhaida, dengan kalimat lebih lengkap, diiringi tawa.

Kegiatan masak-memasak dalam rumah tangga juga ikut terganggu. Suami Nurhaida jarang menemukan lauk-pauk di rumah, kecuali nasi. Tiap kali mendengar suara orang berteriak kesakitan atau minta tolong dari sebelah rumahnya, Nurhaida langsung berhenti memasak, lalu pergi. Suaminya sudah maklum.

Dia benar-benar senang mendengar kabar perdamaian. “Tidak mau lagi semua itu terulang. Kami tidak tahu apa-apa. Meski tidak jadi korban langsung, kami juga menderita. Dulu untuk pergi ke depan sana saja sangat takut melewati dan menoleh ke rumah itu. Kini setelah damai, orang bebas ke mana saja,” tuturnya.

 

DI PONDOK Sayur, satu kecamatan di Bener Meriah, malam Rabu pernah jadi malam yang tidak diharapkan tiba. Tetapi tidak mungkin menghapus sebuah malam dalam kalender di kehidupan nyata. Akibatnya, tiap kali malam Rabu menjelang, orang-orang selalu was-was dan menyiapkan diri menghadapi bahaya.

“Seperti sudah diatur. Hari pembakaran itu malam Rabu,” ujar Saliza binti Jafar.

“Tiap kali akan ada pembakaran, ada geluduk,” sahut Beniati binti Samkari. Geluduk adalah petir dalam bahasa Indonesia.

“Tapi selain malam Rabu, kadang malam Sabtu juga ada kejadian,” kata Zubaidah binti Bacah.

Suara tawa terdengar dalam ruang tamu kantor Kelompok Perempuan Cinta Damai atau KPCD ketika membicarakan hari-hari khusus di masa konflik dulu.

Kecamatan Pondok Sayur, Bener Meriah, Aceh Tengah, berjarak sekitar tiga jam perjalanan dari Teupin Raya, Pidie. Hawa panas kota pesisir telah berganti sejuk pegunungan. Bener Meriah disebut juga Dataran Tinggi Gayo. Banyak kebun kopi di sini. Mata pencarian warga kebanyakan bersumber pada perkebunan kopi itu. Selain terkenal dengan kopinya, Bener Meriah kaya dengan sayur-mayur dan bermacam buah.

Di tepi jalan raya Pondok Sayur, jalan yang cukup ramai lalu-lintasnya, ada satu rumah bertingkat dua yang sederhana. Dinding-dindingnya terbuat dari papan yang dicat putih, tetapi di beberapa bagian telah luntur warnanya akibat cuaca. Rumah ini adalah kantor KPCD. Lima perempuan berjilbab duduk berkumpul di ruang tamu, termasuk Saliza, Beniati, dan Zubaidah. Mereka anggota KPCD. Mereka sedang berbagi cerita dengan tamu yang datang siang itu.

Zubaidah teringat pengalamannya di tahun 2000. Bus yang ditumpanginya dicegat sejumlah pemuda di jalan antara Bireuen dan Banda Aceh. Seluruh penumpang diminta turun. Sopir bus ditahan. Bus dibakar. Dia tidak mengerti sebabnya.

Saliza menukas, “Di awal konflik, saya mendengar orang membenci suku Jawa. Suku Jawa itu disuruh pergi. Ada selebaran yang ditempel di mana-mana, termasuk di masjid. Isinya, seruan agar orang Jawa pergi dalam waktu 1 x 24 jam.”

Zubaidah dan Saliza adalah orang Aceh, tetapi tidak luput dari kebencian tersebut. Di masa itu Saliza kehilangan ayahnya. “Ayah saya ditembak ketika sedang mengambil wudhu di masjid, karena dituduh jadi mata-mata TNI,” tuturnya.

Bagi GAM, TNI identik dengan suku Jawa atau orang-orang dari Jawa. Orang-orang Jawa datang ke Dataran Tinggi Gayo sebagai transmigran di masa pemerintah Soeharto. Jauh sebelumnya, di masa kolonial Belanda, orang-orang Jawa didatangkan ke Aceh Tengah untuk menjadi kuli di perkebunan-perkebunan. Mereka kemudian berkembang biak dan tempat yang baru itu jadi kampung halaman. Pemerintah Soeharto menganggap program transmigrasi adalah cara yang tepat untuk mengatasi populasi warga yang terus meningkat di Pulau Jawa. Tetapi kelak program tadi dihubungkan dengan politik demografi Soeharto, yang disebut “Jawanisasi”. Hasan Tiro pun mencetuskan perlawanan terhadap apa yang dikatakannya sebagai “kolonialisme Jawa”.

Konflik menghancurkan hubungan antarwarga yang tadi­ nya hangat. Orang-orang saling mencurigai.

“Kalau ada rumah dibakar rumah orang Jawa, maka yang dituduh orang Aceh dan Gayo. Kalau rumah orang Aceh atau Gayo dibakar, disangka pembakarnya orang Jawa. Tapi pelaku sebenarnya tidak jelas,” kata Zubaidah.

“Sebelum konflik memanas, antartetangga berbeda suku saling akrab. Itu sebelum tahun 1998. Kebersamaan ini diobrak- abrik konflik kemarin,” kata Beniati.

Sepanjang tahun 2001 banyak orang mengungsi ke luar kampung.

“Mobil-mobil dan manusia terus bergerak ke pengungsian, terus-menerus selama 24 jam,” kata Beniati. Dia orang Jawa dan generasi ketiga dalam keluarganya yang tinggal di sini. Beniati bahkan tidak pernah pulang ke Jawa dan tidak tahu kampung halaman lain selain tempat dia dilahirkan di sini.

Marhamah binti Muhammad Kasim menyambung cerita Beniati, “Kami tinggal di sekitar Danau Laut Tawar. Kalau di situ memang nggak ada campuran etnis, kita Gayo saja, Gayo asli, tapi di situ pun ada kertas yang ditempel di mana- mana. Isinya ‘Tidurlah Lebih Nyenyak, Makanlah Kamu Lebih Kenyang, Besok Pagi Kamu Sudah Tidak Ada.’ Orangtua saya memperoleh kertas itu. Kebetulan waktu itu Pemilu (pemilihan umum), dan Bapak saya kebetulan panitia untuk Partai Golkar.” Akhirnya ayahnya pindah dan tinggal di Takengon, ibukota Aceh Tengah.

Apa reaksi para perempuan ini ketika mendengar kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005?

“Tadinya nggak yakin. Tidak yakiiin....” jawab mereka, serentak.

Dwi Handayani mengatakan bahwa konflik di Bener Meriah terlalu rumit, “Di wilayah pesisir Aceh, TNI berhadapan dengan GAM. Kawan dan lawan jelas.” Namun, di Bener Meriah, pelaku kekerasan bisa bermacam-macam dan tidak mudah diidentifikasi.

“Waktu mendengar perdamaian, sempat berpikir ini tidak akan berhasil. Karena pada waktu itu ada isu, bahwa ini taktiknya GAM, supaya pemerintah lalai: TNI ditarik semua dan setelah itu GAM berontak lagi. Nah, itu juga membuat timbulnya sedikit kecurigaan. Ini jangan-jangan suku Aceh dan Gayo sengaja membuat politik semacam ini agar nantinya menyerang suku Jawa,” katanya.

Sama seperti Beniati, Dwi keturunan Jawa. Dwi juga mempertanyakan istilah ‘nota’ pada frase ‘Nota Kesepahaman Helsinki’.

“Kenapa nota? Nota itu ‘kan perjanjian kecil. Kenapa bukan traktat?” katanya.

Lama-kelamaan dia menyadari bahwa perdamaian harus diciptakan oleh warga sendiri dengan menumbuhkan sikap saling percaya.

“Bukan lagi harus mendatangkan TNI, terus kita damai. Semua kita ingin damai. Kemudian saya masuk KPCD. Saya mendengar cerita-cerita teman lain. Ternyata mereka punya cerita yang sama dengan saya,” katanya.

Berbeda dengan kebanyakan warga di wilayah pesisir Aceh yang menganggap militer musuh mereka, di Pondok Sayur anggota Satuan Gabungan Intelijen (SGI) justru jadi idola.

Pada 2003, warga dari lima desa yang digerakkan para ibu dan perempuan melakukan aksi untuk mencegah SGI pergi.

“Sebab kalau ada mereka, minimal warga merasa lebih aman,” ujar Dwi.

Kelompok-kelompok paramiliter yang didukung TNI pun berdiri di Bener Meriah. Bersama TNI, mereka berperang melawan GAM. Rintangan terbesar untuk membangun kepercayaan antarsesama pascaperdamaian berasal dari lingkungan sendiri.

“Lingkungan saya ‘kan orang Jawa. Karena mereka belum sepenuhnya pulih kepercayaannya kepada suku lain, jadi cerita tentang masa lalu itu kadang diulang lagi,” lanjut Dwi.

Dinding-dinding kantor KPCD berhias foto-foto kegiatan lembaga tersebut. Selain mendirikan koperasi untuk para anggotanya, KPCD yang bekerja sama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (Kontras Aceh) menyelenggarakan pelatihan tentang perdamaian dan rekonsiliasi. Mereka juga mengorganisasi desa-desa cinta damai, istilah mereka untuk desa­desa multietnis pascakonflik. Dalam dua tahun ini sudah terbentuk 16 desa cinta damai. Namun, pekerjaan mereka masih panjang. Sebab lebih dari seratus desa berada di kabupaten ini.

“Kebencian antarsuku itu bagaimana pun masih ada di banyak tempat,” kata Beniati.

Dalam proses rekonsiliasi, isu tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan Hak Asasi Manusia ramai dibicarakan orang serta jadi perdebatan.

Saliza sangsi para pelaku kekerasan dapat diadili. “Karena yang berbuat bukan cuma satu. Kalau diadili pun nggak bisa,” katanya.  

“Orang yang jadi korban itu biasanya akan berkata ‘sudahlah lupakan saja’, sebab tindakan itu mungkin seperti membuka luka lama. Di sini pelakunya nggak jelas. Kalau di pesisir, jelas. Berbeda kalau itu dilakukan satu lawan satu. Di masa konflik itu, selain banyak pelakunya, banyak korbannya, kita juga tidak jelas pelakunya,” sambung Dwi.

Zubaidah khawatir dendam justru muncul saat pelaku diadili, “Kita sudah merasakan keluarga kita hilang, jangan lagi dia merasa keluarga dia hilang. Dari situ, dendam itu akan terus.”

Menurut Dwi, Bener Meriah punya sejarah konflik yang parah, “Kita takutnya ada setitik noda tadi, bisa memicu. ‘Kan pelanggaran HAM itu dilakukan oleh pemerintah, mungkin itulah sulitnya lagi, bagaimana menuntut pemerintah. Masa DOM (Daerah Operasi Militer) jelas pelakunya aparat pemerintah. Kalau konflik kemarin, tidak jelas.”

“Jangan-jangan pelakunya keluarga kita sendiri. Kadang dendam pribadi juga ada.” Zubaidah menimpali cerita Dwi.

Menurut Marhamah, KPCD ini bertumpu pada peran perempuan sebagai penjaga dan pengupaya perdamaian. “Dengan mendidik generasi penerus agar tidak lagi ada rasa dendam,” katanya. Dia juga mengusulkan agar program perdamaian tidak hanya ditujukan pada kaum ibu dan perempuan. Anak-anak merupakan bagian yang penting untuk dilibatkan.

Dia kemudian bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan tiga anak korban konflik. “Semuanya laki-laki. Yang sulung masih di kelas dua sekolah menengah pertama, yang nomor dua kelas enam sekolah dasar dan yang paling kecil belum sekolah. Ayahnya ditembak di depan mereka. Ibu mereka meninggal karena sakit. Warga kemudian berinisiatif merawat anak-anak ini. Ketika ada yang bertanya siapa pembunuh ayahnya, anak-anak ini tak bisa menjawab, tapi menyanyikannya, ber-didong,” kisah Marhamah. Didong adalah seni tradisional Gayo, seni mengucap pantun dengan menyanyikannya.

“Anak-anak ini jadi korban dan kita tidak tahu apa yang terjadi 20 tahun dari sekarang. Tugas kita melakukan trauma healing untuk mereka dan mengajarkan tentang kebersamaan lewat permainan misalnya,” lanjutnya.

 

POTRET-potret wajah orang hilang berjajar di lantai Museum Hak Asasi Manusia (HAM). Sebuah meja berada di tengah ruangan yang agak berantakan. Bau cat tercium. Azhari Aiyub, direktur Komunitas Tikar Pandan (KTP), menenteng lampu baterai yang cahayanya tidak seberapa terang di pagi 3 Agustus 2011 itu. “Sedang direnovasi,” katanya. Dia gagal menemukan tombol lampu listrik di dinding museum. Lukisan mural bergaya abstrak dan dekoratif, berwarna hitam putih, menghias dinding.

Museum ini menempati sebuah ruang berukuran 4x5 meter persegi, yang tadinya berfungsi sebagai garasi mobil di kantor KTP. Lokasinya di ulee Kareng, Banda Aceh. Status bangunan masih menyewa, sehingga seisi museum akan turut dibawa tiap kali kantor KTP pindah ke tempat baru.

Pagi itu Azhari tergesa-gesa bangun karena seorang pengunjung datang sebelum jam buka kantornya. Dia mengenakan kaos oblong putih dan bercelana pendek. Matanya setengah mengantuk.

KTP, yang sekarang popular dengan nama Liga Kebudayaan Komunitas Tikar Pandan, dibentuk saat konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan GAM tengah memanas di Aceh. Lima anak muda yang gelisah dan berusia 20-an, Azhari, Reza Idria, Yulfan, Yuziana, dan Syahrul adalah para pendirinya. Beberapa di antara mereka pernah aktif dalam gerakan pelajar menjelang kejatuhan Presiden Soeharto.

Pada 1999, mereka juga ikut mengorganisasi massa dan terlibat aksi referendum untuk Aceh. Namun, bertahun-tahun kemudian, di tengah situasi politik Aceh yang masih bergolak, mereka menyadari bahwa tidak ada orang yang memikirkan kebudayaan. Sekitar tahun 2002 hingga 2003, mereka mulai menyelenggarakan diskusi sastra dan kebudayaan dengan mengatasnamakan komunitas tersebut.

“Dulu tidak ada film bagus untuk ditonton, sekarang sudah ada. Dulu para aktivis sok mengerti seni dan film, padahal pengetahuan mereka pas­pasan. Kami kemudian mengajak kawan-kawan membentuk komunitas ini agar dapat memperluas pengetahuan dan menyumbang sesuatu bagi masyarakat,” tutur Azhari.

Ketika undang-undang darurat militer diberlakukan di Aceh dan lembaga-lembaga politik kocar-kacir, komunitas ini tetap bertahan.

“Karena kami bergerak di kebudayaan, tidak ada yang bertanya dan curiga. Tapi penyaruan ini sebuah kebetulan,” kenangnya.

Bagi Azhari, terlibat dalam pembuatan Museum HAM ini merupakan bagian dari kerja penting kebudayaan. “Dalam kebudayaan yang maju dan sangat menghargai kemanusiaan, museum adalah lembaga yang sangat aktif. Bagi pemerintahan yang tidak menghargai kemanusiaan, museum adalah bagian dari kekuasaan, yang hanya para elitenya yang bisa membentuk dan menentukan nilai-nilai yang ingin disuarakan museum itu. Kami ingin membalikkan semuanya sekarang. Kami membuat museum pelanggaran HAM untuk menempatkan mereka yang dibuang dan dilupakan dalam transisi politik di Aceh ini di garis depan. Misalnya, dengan mencantumkan 10 tempat penyiksaan atau penjara rahasia di Aceh dalam museum, orang-orang yang datang dan melihatnya akan berpikir bahwa posisi mereka dengan para korban itu suatu saat akan sama, yaitu menjadi umpan senjata kalau suatu saat konflik terjadi lagi,” katanya.

Museum HAM juga turut serta dalam pameran-pameran HAM di kampus atau sekolah. Kadang-kadang sejumlah koleksi museum ini dipinjam untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan HAM. Pertambahan koleksi tak jarang melibatkan usul atau sumbangan pengunjung yang menjadi saksi peristiwa di masa lalu.

Gagasan pembangunan museum datang dari Reza Idria, salah seorang pengurus KTP. Dia antropolog lulusan universitas Leiden, kini mengajar di Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh. Usia Reza 30 tahun. Wajahnya mirip orang-orang Asia Selatan. Berhidung mancung, berkulit cokelat. Sorot matanya berbinar di balik kacamatanya, tiap kali dia bicara.

Ketika menjalani masa kuliah di Belanda, Reza sempat pergi ke Jerman dan berkunjung ke Museum Holocaust atau museum kekejaman Nazi di Berlin. Museum itu membuatnya terkesan, memberinya inspirasi untuk membangun Museum HAM di Aceh, yang juga menjadi Museum HAM pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Setelah kembali ke Aceh, Reza melontarkan gagasannya itu pada seorang teman dan ternyata gagasannya bersambut. KTP, Kontras Aceh, Koalisi NGO HAM, dan Lembaga Bantuan Hukum Aceh membentuk konsorsium untuk membangun Museum HAM. Tak lama kemudian dana terkumpul. Sangat minim. Hanya sekitar 6 ribu Euro atau sekitar Rp 50 juta. Keterbatasan dana membuat KTP berinisiatif mendedikasikan satu ruangan di kantor mereka sebagai museum.

“Daripada kita hanya meributkan soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan legalitasnya, yang prosesnya lama, sementara ingatan kita terbatas, ada baiknya kita membangun tempat di mana orang bisa menaruh barang, foto, yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh,” ujar Reza dalam sebuah kesempatan.

Pada malam 23 Maret 2011 museum itu resmi dibuka, sedang keesokan harinya, 24 Maret adalah hari Hak Korban untuk Kebenaran dan Keadilan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Reza menjelaskan, “Awalnya kami ingin membangun museum perdamaian dan konflik. Tapi sampai sekarang pelang­ garan yang terjadi di Aceh masih terus berlangsung. Artinya, kita harus bicara HAM secara umum. Apalagi ada penerapan syariat Islam yang berpotensi menyebabkan pelanggaran itu. Museum HAM lebih tepat.”

Namun, dia tetap menganggap penting terwujudnya pengadilan HAM untuk konflik politik di Aceh.

“Kekerasan yang masih berlangsung di Aceh sampai sekarang menunjukkan bahwa masalah belum selesai. Tapi (pembentukan pengadilan HAM) itu akan memerlukan waktu lama. Penyebabnya macam-macam, seperti tarik-menarik (pemerintah) pusat dan (pemerintah) daerah. Kelompok-kelompok yang dulu bertikai kini berteman. Mereka, dua kubu ini, bahkan menolak konsep Museum HAM. Alasannya, jangan membuka lagi luka masa lalu. Kami bukan ingin mengungkit dendam, tapi ingin belajar dari masa lalu, agar tidak terulang lagi,” katanya. “Sebab bukan tugas kami mengadili pelaku kekerasan di masa konflik, karena itu tugas negara,” lanjutnya.

Anak-anak sekolah menengah yang berkunjung ke Museum HAM memperoleh pengetahuan penting tentang sejarah negeri mereka.

“Meski kami tidak memasang foto-foto pembantaian dan memang tidak ada foto kekejaman di sini, tapi foto-foto korban penghilangan paksa membuat mereka kaget dan berkata betapa beruntungnya mereka tidak mengalami langsung konflik itu. Artinya, kita semua tidak ingin ini terulang lagi,” tutur Reza.

Kunjungan pagi di museum ini akhirnya selesai. Azhari menutup pintu museum, lalu kami berjalan ke ruang lain.

Dia bercerita bahwa salah satu kamar mandi yang tidak lagi digunakan di kantor ini berfungsi sebagai ‘ruang pengalaman’ bagi para pengunjung yang ingin mengetahui suasana dalam tempat penyekapan. Siapa pun ternyata tidak tahan dikunci dalam tempat yang gelap pekat, pengap, dan bau pesing itu walau hanya beberapa menit. “Itulah kira-kira yang dialami mereka yang menjadi korban dulu,” ujarnya. ***

*Dipublikasikan pertama kali dalam Bahasa Jerman di Majalah Suedostasien edisi Agustus 2011, Berlin, Jerman. Penerjemah: Anett Keller.




Linda Christanty is an author and journalist. Her writing has been recognized by various awards including the national literary award in Indonesia (Khatulistiwa Literary Award 2004 and 2010), award from the Language Center of the Ministry of National Education (2010 and 2013), and The Best Short Stories version by Kompas daily (1989). Her essay "Militarism and Violence in East Timor" won a Human Rights Award for Best Essay in 1998. She has also written script for plays on conflict, disaster and peace transformation in Aceh. It was performed in the World P.E.N Forum (P.E.N Japan and P.E.N International Forum) in Tokyo, Japan (2008). She received the Southeast Asian writers award, S.E.A Write Award, in 2013.

My New Book

Schreib Ja Nicht, Dass Wir Terroristen Sind!

Schreib Ja Nicht, Dass Wir Terroristen Sind!
Penerbit : Horlemann Verlag (2015)

My New Book

Seekor Burung Kecil Biru di Naha

Seekor Burung Kecil Biru di Naha
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia (2015)

Klik disini untuk melihat review buku Seekor Burung Kecil Biru di Naha

Latest Updates